Home | Raddien Pelangi Blog | Wirapati Blog | blogger.com

Buku Perjuangan Rakyat Banten Bagian Selatan Menuju Daerah Otonom

0 comments
Tujuan pemekaran daerah adalah mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi terkadang dibumbui dengan kepentingan pribadi atau golongan. Akar keinginan memisahkan diri dapat berupa karena agama, gesekan etnis dan budaya, serta ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Ada juga karena kepentingan politik elit masyarakat yang tidak tersalurkan pada daerah tersebut, sehingga memicu keinginan membentuk daerah lepas dari induknya dan membangun politik kekuasaan sendiri.

Apakah usulan pemekaran di Banten didasari oleh kepentingan-kepentingan tersebut? Apakah kepentingan politik lebih dominan daripada kepentingan masyarakat? Buku ini mencoba memberikan gambaran pertanyaan di atas. Usul pemekaran daerah otonom baru di Banten, yaitu Kabupaten Cibaliung dan Kabupaten Caringin di wilayah Kabupaten Pandeglang, serta Kabupaten Cilangkahan di wilayah Kabupaten Lebak. Buku ini memberikan kronologis perjuangan masyarakat di wilayah Banten bagian Selatan untuk mewujudkan mimpinya sebagai upaya peningkatan kesejahteraannya hingga saat ini.

Disatu sisi, Pemerintah Pusat melakukan moratorium pemekaran daerah, atau penghentian sementara pembentukan daerah otonom baru.

Informasi Buku:
Penulis: Massaputro Delly TP
Penerbit: Mer-C Publishing
Cetakan: Pertama, Oktober 2017
xvi + 152 halaman, 14 x 21 cm
ISBN 978-602-5438-15-8 

Dapatkan hanya di Tokopedia dan Bukalapak, klik linknya.

read more

Buku: POLITIK LOKAL @BANTEN: Sebuah Refleksi Demokrasi

2 comments
Eksistensi partai politik di Banten sangat kental hubungannya dengan kepengaruhan para ulama atau kiyai, para jawara dan pengusaha-pengusaha lokalnya. Tiga pilar ini sudah ada dan tumbuh berkembang di Banten sejak Kesultanan Banten berdiri, masa kolonialisme, hingga Indonesia merdeka. Walaupun secara nasional saat ini partai politik di Indonesia terbagi dua, yaitu dengan faham nasionalis-sekulerisme dan agamis (Islam), pengaruh ulama, jawara, dan pengusaha masih kental dalam tubuh partai politik di Banten.

Selain itu, karakteristik utara dan selatan Banten pun berbeda. Banten Utara dengan masyarakat heterogennya lebih mudah berubah kecenderungan politiknya. Sedangkan Banten Selatan dengan masyarakat homogennya lebih statis pandangan politiknya, bila ada perubahan-perubahan perolehan suara tidak terlalu signifikan.

Beberapa kejadian atau aktifitas politik di Provinsi Banten di enam tahun terakhir, mulai dari Pilgub Banten tahun 2011, Pemilu Legislatif fan Pemilihan Presiden tahun 2014, hingga pelaksanaan Pilkada Serentak pertama kali pada tahun 2015, dan terakhir kali dengan diselenggarakannya Pilgub Banten tahun 2017, telah memberi warna demokrasi dan politik di tanah jawara. Masyarakat secara terus-menerus melakukan aksi politik individunya untuk turut serta menentukan pemimpinnya.

Singkatnya, buku ini menggambarkan refleksi demokrasi di Banten. Penggambaran demokrasi dan perpolitikan di Provinsi Banten ini dipertegas kembali dengan adanya pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia atau disingkat dengan IDI. Semoga kehadiran buku ini menambah khasanah perpolitikan Indonesia, khususnya di Banten.

Judul: POLITIK LOKAL @BANTEN: Sebuah Refleksi Demokrasi
Penerbit: Yayasan Jatidiri Bandung
Cetakan: Pertama, Juli 2017, 234 hlm., 14x21 cm
ISBN: 978-602-61561-9-8 
Harga Buku: Rp60.000,-

read more

Wali Kota Serang Setuju Ada Badan Independen Kelola Banten Lama

4 comments
Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman setuju jika ada badan independen yang mengelola kawasan wisata religi Banten Lama. Kawasan tersebut selama ini dikenal kumuh dan tidak terurus, padahal ada banyak cagar budaya yang dilindungi.

"Kalau menurut saya, baiknya bangun dulu bersama-sama, ketika sudah bagus tertata baik, sudah bisa berjalan, sudah indah, nyaman, baru ada badan," kata Jaman kepada wartawan di Kota Serang, Senin (10/7/2017).

Ia menjelaskan, ketika badan pengelola itu sudah terbentuk, otoritas tersebut harus mandiri. Namun yang terpenting dan mendesak saat ini adalah menata bersama-sama kawasan Banten Lama.

Ia juga mengaku, pada tahun lalu anggaran pengelolaan dan penataan cagar budaya Banten Lama memang tidak terserap. Ada Rp 17 miliar untuk pembebasan lahan yang, menurutnya, tidak selesai sampai sekarang.

"Tahun lalu tidak terserap pelaksanaan pembebasan lahan kalau nggak salah Rp 17 miliar. Karena waktu itu mekanisme tahapannya tidak terkejar," katanya saat dimintai pendapat soal kendala penataan Banten Lama.

Selain itu, ia tidak keberatan jika pihak pemerintah provinsi mengambil alih beberapa titik penataan di kawasan sana. Misalkan terkait pembangunan akses jalan dan pemeliharaannya.

"Grand design yang sudah dibuat bersama-sama dapat mempercepat pembangunan penataan dan pemeliharaan sehingga Banten Lama bisa dapat merasakan," ucapnya.

Sumber: news.detik.com

read more
Related Posts with Thumbnails